Minggu, 15 Mei 2011 19:31 WIB
JAKARTA:Kondisi saat ini, 13 tahun pasca reformasi, ternyata dirasakan masyarakat tidak lebih baik dari kondisi pada era orde baru.
Kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono dinilai tidak memuaskan, terutama di bidang ekonomi dan penegakkan hukum.
Jargon pemberantasan korupsi yang dijual oleh SBY dan Partai Demokrat dalam pemilu 2009 silam, kini berbalik ke arah Presiden SBY. Penilaian tersebut terangkum dalam hasil survei yang diluncurkan Indo Barometer di Jakarta, Minggu (15/5).
Direktur Indo Barometer M Qodari memaparkan dalam survei yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia tersebut menunjukkan, 28,2% responden mengatakan kondisi saat ini adalah lebih buruk dibandingkan sebelum reformasi.
Sedangkan, 27,2% mengatakan kondisi sekarang sama saja dengan sebelum reformasi. Hanya 31% (1 diantara 3 responden) yang menyebutkan kondisi saat ini lebih baik dibandingkan sebelum reformasi.
“Temuan bahwa mayoritas publik menganggap Orde Baru lebih baik daripada reformasi merupakan pukulan bagi semua pihak yang menganggap reformasi sebagai momentum perubahan dari kondisi yang buruk ke kondisi lebih baik. Bukan berarti masyarakat ingin kembali ke masa Orde Baru, tetapi masyarakat belum mencapai keinginan yang mereka harapkan, ujarnya.
Pengumpulan data untuk survei ini dilakukan dalam kurun waktu pada 25 April sampai 4 Mei 2011. Dengan jumlah responden 1200 orang dan metode multistage random. Margin of error sebesar sekitar 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%.
“Hasil survei juga menujukkan, hanya pemilih dari dua partai yang menyatakan orde reformasi lebih baik yakni pemilih Demokrat dan PAN. Sementara yang lainnya menyatakan orde baru yang lebih baik,” tuturnya.
Mayoritas publik (46,8%) menyatakan bahwa tuntutan reformasi belum terpenuhi.
Hal ini sejalan dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden SBY dan Wapres Boediono yang menurun. Kepuasan terhadap kinerja SBY berhenti di angka 48,9% .
Sedangkan, untuk Boediono hanya mencapai 36,1%.
“Kepuasan terhaap kinerja Presiden SBY mengalami naik turun. Namun, dalam 9 bulan terakhir belum ada lonjakan kepuasan terhadap Presiden SBY.”
Kepuasan terhadap kinerja Presiden SBY paling rendah adalah di bidang ekonomi (41,2%) dan hukum (46,7%).
Masalah hukum yang menjerat kader-kader Partai Demokrat, menurut Qodari dinilai menjadi indicator yang mendorong ketidakpuasan masyarakat dalam bidang penegakan hukum.
“Pak SBY pernah member harapan besar pada perbaikan hukum, terutama masa-masa pemilu 2009. Tetapi sayangnya begitu terpilih 1,5tahun ini masalah yang terjadi dominan masalah hukum,” tuturnya.
Masalah hukum ini, sambung dia, justru tengah membalik ke arah SBY. Karena kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatra Selatan terjadi di kementerian yang dipimpin Andi Malarangeng, kader Demokrat.
Kasus ini juga masuk ke sentral partai dengan menjerat nama Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh, salah satu kader Demokrat yang populer.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, ketidakpuasan masyarakat juga didorong kinerja parlemen yang buruk.
Partai-partai yang lahir di era reformasi ternyata tidak membawa perbaikan seperti yang diharapkan.
“Tidak ada partai yang mencitrakan partainya betul-betul reformis. Yang dilombakan politisi adalah kemewahan, bukan prestasi. Tidak ada perubahan mentalitas, sama saja dengan politisi orba melihat pollitik sebagai pemajuan status sosial,” tuturnya.
Hal ini terlihat nyata, kata Ray, dalam kasus pembangunan gedung baru dan plesiran ke luar negeri yang berlabel studi banding.
“Harus ada perubahan mentalitas. Masyarakat yang menjadikan parpol sebagai sarana mendapatkan kemewahan dirinya, menjadi cita-cita untuk memajukan bangsa,” tukasnya. (OL-12)
Kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono dinilai tidak memuaskan, terutama di bidang ekonomi dan penegakkan hukum.
Jargon pemberantasan korupsi yang dijual oleh SBY dan Partai Demokrat dalam pemilu 2009 silam, kini berbalik ke arah Presiden SBY. Penilaian tersebut terangkum dalam hasil survei yang diluncurkan Indo Barometer di Jakarta, Minggu (15/5).
Direktur Indo Barometer M Qodari memaparkan dalam survei yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia tersebut menunjukkan, 28,2% responden mengatakan kondisi saat ini adalah lebih buruk dibandingkan sebelum reformasi.
Sedangkan, 27,2% mengatakan kondisi sekarang sama saja dengan sebelum reformasi. Hanya 31% (1 diantara 3 responden) yang menyebutkan kondisi saat ini lebih baik dibandingkan sebelum reformasi.
“Temuan bahwa mayoritas publik menganggap Orde Baru lebih baik daripada reformasi merupakan pukulan bagi semua pihak yang menganggap reformasi sebagai momentum perubahan dari kondisi yang buruk ke kondisi lebih baik. Bukan berarti masyarakat ingin kembali ke masa Orde Baru, tetapi masyarakat belum mencapai keinginan yang mereka harapkan, ujarnya.
Pengumpulan data untuk survei ini dilakukan dalam kurun waktu pada 25 April sampai 4 Mei 2011. Dengan jumlah responden 1200 orang dan metode multistage random. Margin of error sebesar sekitar 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%.
“Hasil survei juga menujukkan, hanya pemilih dari dua partai yang menyatakan orde reformasi lebih baik yakni pemilih Demokrat dan PAN. Sementara yang lainnya menyatakan orde baru yang lebih baik,” tuturnya.
Mayoritas publik (46,8%) menyatakan bahwa tuntutan reformasi belum terpenuhi.
Hal ini sejalan dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden SBY dan Wapres Boediono yang menurun. Kepuasan terhadap kinerja SBY berhenti di angka 48,9% .
Sedangkan, untuk Boediono hanya mencapai 36,1%.
“Kepuasan terhaap kinerja Presiden SBY mengalami naik turun. Namun, dalam 9 bulan terakhir belum ada lonjakan kepuasan terhadap Presiden SBY.”
Kepuasan terhadap kinerja Presiden SBY paling rendah adalah di bidang ekonomi (41,2%) dan hukum (46,7%).
Masalah hukum yang menjerat kader-kader Partai Demokrat, menurut Qodari dinilai menjadi indicator yang mendorong ketidakpuasan masyarakat dalam bidang penegakan hukum.
“Pak SBY pernah member harapan besar pada perbaikan hukum, terutama masa-masa pemilu 2009. Tetapi sayangnya begitu terpilih 1,5tahun ini masalah yang terjadi dominan masalah hukum,” tuturnya.
Masalah hukum ini, sambung dia, justru tengah membalik ke arah SBY. Karena kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatra Selatan terjadi di kementerian yang dipimpin Andi Malarangeng, kader Demokrat.
Kasus ini juga masuk ke sentral partai dengan menjerat nama Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh, salah satu kader Demokrat yang populer.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, ketidakpuasan masyarakat juga didorong kinerja parlemen yang buruk.
Partai-partai yang lahir di era reformasi ternyata tidak membawa perbaikan seperti yang diharapkan.
“Tidak ada partai yang mencitrakan partainya betul-betul reformis. Yang dilombakan politisi adalah kemewahan, bukan prestasi. Tidak ada perubahan mentalitas, sama saja dengan politisi orba melihat pollitik sebagai pemajuan status sosial,” tuturnya.
Hal ini terlihat nyata, kata Ray, dalam kasus pembangunan gedung baru dan plesiran ke luar negeri yang berlabel studi banding.
“Harus ada perubahan mentalitas. Masyarakat yang menjadikan parpol sebagai sarana mendapatkan kemewahan dirinya, menjadi cita-cita untuk memajukan bangsa,” tukasnya. (OL-12)
http://arsipberita.com/show/indo-barometer-survei-kinerja-pemerintah-mengecewakan-225769.html
0 komentar:
Posting Komentar